Subscribe Us

header ads

Menakar Konspirasi Jahil Ujian Nasional

PELAKSANAAN Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2014/2015 telah dilewati. UN dilaksanakan untuk menguji serta mengukur kompetensi peserta didik pada ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik. Melalui UN, para peserta didik juga diberi kesempatan untuk menunjukkan sikap adil dan jujur serta rasa percaya diri akan kompetensi yang dimiliki.


Lantas, apakah UN butuh pengawasan sehingga peserta didik bebas menunjukkan kompetensinya? Seingat penulis sewaktu mengikuti UN di SMP dan SMA. Kala itu, ada kerja sama antara pihak Kementrian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) dengan Perguruan Tinggi untuk menjadi tim pengawas.  Hal ini ditandai dengan hadirnya sejumlah dosen dalam mengawasi UN. Dalam pengawasan tersebut, selain para dosen dan guru, aparat keamanan pun ikut mengawasi jalannya UN. Dengan adanya sejumlah tim pengawas yang ditugaskan menangani jalannya UN, maka tidak dapat dipungkiri, ada ekspektasi yang besar agar pelaksanaan UN dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kecurangan.
Ilustrasi. Sumber: http://www.inews.id

Hal ini dimaksudkan agar hasil UN adalah murni kemampuan peserta didik tanpa ada campur tangan pihak luar. Ini mengindikasikan bahwa Kemendikbud begitu peduli akan hajatan UN. 

Konspirasi Jahil UN 

Kita harus mengakui bahwa hasil UN yang diraih peserta didik turut mengangkat “wajah” peserta didik maupun daerahnya. Semisal, NTT yang selama ini dikenal sebagai provinsi yang persentase (kuantitas) maupun kualitas kelulusannya paling rendah setiap tahun. Kita bersyukur, dua tahun terakhir, kualitas dan kuantitas kelulusan pelajar NTT mulai membaik. 
Pada tahun ajaran 2013/2014, misalnya, persentase kelulusan di NTT masih berada di atas Provinsi Nangroeh Aceh Darussalam yang berada di urutan buncit, begitupun pada tahun ajaran 2014/2015 sudah mengalami peningkatan. Ada segelintir pihak yang merasa kagum dan bangga akan hasil yang diraih. Padahal, mereka justru tengah terlena dengan hasil yang tidak diperoleh dari kemampuan (kompetensi), rasa percaya diri, serta kejujuran peserta didik. 
Singkatnya hasil UN bukan diperoleh melalui nila-nilai kebenaran dan keadilan yang telah banyak diperoleh pelajar kita melalui pendidikan. Media massa elektronik dan cetak, baik nasional maupun daerah pada April lalu, ramai memuat isu hangat terkait bocornya jawaban UN yang hampir terjadi di setiap daerah. 
Lihat saja, “Penggandaan soal Ujian Nasional SMA di Rayon Kota Bandung yang diduga bocor, hanya berselang tiga hari sejak Kemendiknas menyerahkannya kepada si pemenang tender pencetakan soal UN tersebut,” (www. pikiran-rakyat.com).
Di Kota Kupang, NTT, Ketua Ombudsman Perwakilan NTT Darius Beda Daton, mengaku menyayangkan bocornya kunci jawaban UN 2014 tingkat SMA/SMK di Kota Kupang. Pihak Ombudsman telah melakukan investigasi dan menemukan adanya copian kunci jawaban yang beredar di sekolah-sekolah, dan ternyata guru-guru ikut melakukan pembiaran di kelas sehingga kunci jawaban ada di tangan siswa (Harian Timor Express, Sabtu, 19 April 2014). 

Realitas ralitas di atas pun membuka ingatan saya. Usai pelaksanan UN tahun ajaran 2012/2013 lalu, seorang teman saya yang juga guru di Kota Kupang membeberkan bahwa dalam UN saat itu, semua kepala sekolah, baik SD, SMP maupun SMA/MA/SMK telah diarahkan oleh atasan mereka untuk membocorkan jawaban kepada peserta UN. 
Dia mengatakan, untuk SD, semua kepala sekolah menginstruksikan wali kelas VI dan guruguru yang tidak mengawas di sekolah lain untuk mengerjakan soal UN. Dan jawabannya diberikan kepada pengawas ruang untuk diberikan kepada peserta UN. 
Pengakuan ini berdasarkan apa yang didengarnya langsung dari kepala sekolahnya. Rentetan realitas inilah yang hemat penulis disebut konspirasi jahil UN. Ironis! Kita bersyukur, kali ini aib UN ini berhasil terbongkar ke telinga publik.
Dampak Ikutan 
Ada dampak ikutan yang sebenarnya bakal menghiasi fenomena konspirasi jahil UN. Fenomena ini (telah) mendidik pelajar kita untuk memperoleh sesuatu secara instan dan pragmatis. Tidak hanya itu saja, mereka juga bisa saja bersikap tidak jujur, membangkang, melawan, intoleran dan egois, bahkan bisa mencuri, dan merampok. Secara tidak langsung, fenomena ini pun mengajarkan tindakan saling membunuh antarpelajar bahkan sesama manusia sekalipun (karena ada pelajar yang menerima serta menolak bocoran jawaban UN). 
Singkatnya, pelajar kita telah dididik untuk bertindakkontra dengan nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Lebih jaub lagi, fenomena ini pun akan menciptakan plagiatorplagiator baru di ranah pendidikan kita, bahkan bisa menjadi “embrio” lahirnya Amrozi cs (teroris ) dan Angelina Sondakh cs (koruptor) baru di Bumi Pertiwi. 
Bila ditilik lebih jauh, secara terang-benderang pelajar kita (telah) dilatih untuk menghancurkan pendidikan kita bahkan menghancurkan bangsa ini secara “berjamaah”. Dan, latihan itu melalui UN. Terkait hal itu, penulis yakin ada kepentingan terselubung dari atasan kepada bawahan dalam tatanan birokrasi sehingga tindakan tak terpuji itu dilakukan secara berjamaah, Tujuannya hanya satu, agar mereka tetap mempertahankan jabatan atau posisi mereka (kasek, kadis, kasub dll). 
Jangan heran, bila setiap tahun ajaran baru, fenomena saling mempersalahkan antar-guru di setiap jenjang pendidikan pun akan terjadi. Guru SMA mempersalahkan guru SMP, guru SMP mempersalahkan guru SD, karena kompetensi pelajar tidak sebanding dengan nilai UN di atas kertas (ijazah) yang katanya membanggakan itu.  Itu karena hasil UN diperoleh dari upaya instan, pragmatis, kotor nan jahil. Tentu dampak ikutan yang penulis utarakan diatas akan muncul dari adanya konspirasi jahil yakni menyolong, mengerjakan soal hingga membagikan kunci jawaban UN.
Harapan Kita berharap agar ke depan tindakan kontra-produktif seperti itu harus dihentikan. Biarkan hal ini berlalu seiring berlalunya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dan, bila kita mengharapkan kualitas dan persentase UN mengalami peningkatan dengan cara-cara yang terpuji, maka beberapa hal perlu diperhatikan. Pertama, kejujuran, rasa percaya diri, serta kemampuan (kompetensi) yang dimiliki peserta didik perlu dihargai dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengerjakan sendiri soal-soal UN. Kedua, jerih lelah serta upaya guru dalam mengajar pun perlu dihargai. 
Tindakan membocorkan kunci jawaban merupakan bentuk pengabaian terhadap apa yang telah dilakukan guru dalam proses belajar mengajar selama bertahun-tahun. Ketiga, seluruh tim pengawas UN perlu memiliki komitmen luhur untuk menghindari konspirasi jahil untuk mengotori UN.  Tim pengawas telah disumpah untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Keempat, bila ada keinginan untuk memperoleh dan mempertahankan jabatan dalam birokrasi (kasek, kadis, kasub), maka harus ada kesadaran untuk mempertahankannya dengan cara-cara terpuji. Semoga ke depan UN terhindar dari konspirasi jahil.

Penulis: Refael Molina
Opini ini pernah dipublikasikan Harian Victory News tangagl 13 Juli 2014
Anda bisa melihatnya di sini: Menakar Konspirasi Jahil UN



Post a Comment

0 Comments