PELAKSANAAN Ujian Nasional (UN) tahun
ajaran 2014/2015 telah dilewati. UN dilaksanakan untuk menguji serta mengukur
kompetensi peserta didik pada ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik. Melalui UN, para peserta didik juga diberi
kesempatan untuk menunjukkan sikap adil dan jujur serta rasa percaya diri akan
kompetensi yang dimiliki.
Lantas, apakah UN butuh
pengawasan sehingga peserta didik bebas menunjukkan kompetensinya? Seingat
penulis sewaktu mengikuti UN di SMP dan SMA. Kala itu, ada kerja sama antara
pihak Kementrian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) dengan Perguruan
Tinggi untuk menjadi tim pengawas. Hal ini ditandai dengan hadirnya
sejumlah dosen dalam mengawasi UN. Dalam pengawasan tersebut, selain para dosen
dan guru, aparat keamanan pun ikut mengawasi jalannya UN. Dengan adanya
sejumlah tim pengawas yang ditugaskan menangani jalannya UN, maka tidak dapat
dipungkiri, ada ekspektasi yang besar agar pelaksanaan UN dapat berjalan dengan
lancar tanpa adanya kecurangan.
| Ilustrasi. Sumber: http://www.inews.id |
Baca juga: OPINI: MENCARI SOSOK KI HAJAR DEWANTARA NTT
Hal ini dimaksudkan agar hasil UN adalah murni kemampuan peserta didik tanpa
ada campur tangan pihak luar. Ini mengindikasikan bahwa Kemendikbud begitu
peduli akan hajatan UN.
Konspirasi Jahil UN
Kita harus mengakui bahwa hasil UN yang diraih peserta didik turut mengangkat “wajah” peserta didik maupun daerahnya. Semisal, NTT yang selama ini dikenal sebagai provinsi yang persentase (kuantitas) maupun kualitas kelulusannya paling rendah setiap tahun. Kita bersyukur, dua tahun terakhir, kualitas dan kuantitas kelulusan pelajar NTT mulai membaik.
Konspirasi Jahil UN
Kita harus mengakui bahwa hasil UN yang diraih peserta didik turut mengangkat “wajah” peserta didik maupun daerahnya. Semisal, NTT yang selama ini dikenal sebagai provinsi yang persentase (kuantitas) maupun kualitas kelulusannya paling rendah setiap tahun. Kita bersyukur, dua tahun terakhir, kualitas dan kuantitas kelulusan pelajar NTT mulai membaik.
Pada tahun ajaran 2013/2014,
misalnya, persentase kelulusan di NTT masih berada di atas Provinsi Nangroeh
Aceh Darussalam yang berada di urutan buncit, begitupun pada tahun ajaran
2014/2015 sudah mengalami peningkatan. Ada segelintir pihak yang merasa
kagum dan bangga akan hasil yang diraih. Padahal, mereka justru tengah terlena
dengan hasil yang tidak diperoleh dari kemampuan (kompetensi), rasa percaya
diri, serta kejujuran peserta didik.
Baca juga: OPINI: MENANTI PARIWISATA NTT DALAM MEA
Singkatnya hasil UN bukan
diperoleh melalui nila-nilai kebenaran dan keadilan yang telah banyak diperoleh
pelajar kita melalui pendidikan. Media massa elektronik dan cetak, baik nasional maupun daerah pada April lalu, ramai memuat isu hangat terkait
bocornya jawaban UN yang hampir terjadi di setiap daerah.
Lihat saja, “Penggandaan soal
Ujian Nasional SMA di Rayon Kota Bandung yang diduga bocor, hanya berselang
tiga hari sejak Kemendiknas menyerahkannya kepada si pemenang tender pencetakan
soal UN tersebut,” (www. pikiran-rakyat.com).
Di Kota Kupang, NTT, Ketua
Ombudsman Perwakilan NTT Darius Beda Daton, mengaku menyayangkan bocornya kunci
jawaban UN 2014 tingkat SMA/SMK di Kota Kupang. Pihak Ombudsman telah melakukan
investigasi dan menemukan adanya copian kunci jawaban yang beredar di
sekolah-sekolah, dan ternyata guru-guru ikut melakukan pembiaran di kelas sehingga kunci jawaban ada di tangan siswa (Harian Timor Express,
Sabtu, 19 April 2014).
Realitas ralitas di atas pun
membuka ingatan saya. Usai pelaksanan UN tahun ajaran 2012/2013 lalu, seorang
teman saya yang juga guru di Kota Kupang membeberkan bahwa dalam UN saat itu,
semua kepala sekolah, baik SD, SMP maupun SMA/MA/SMK telah diarahkan oleh
atasan mereka untuk membocorkan jawaban kepada peserta UN.
Dia mengatakan, untuk SD, semua
kepala sekolah menginstruksikan wali kelas VI dan guruguru yang tidak mengawas
di sekolah lain untuk mengerjakan soal UN. Dan jawabannya diberikan kepada
pengawas ruang untuk diberikan kepada peserta UN.
Pengakuan ini berdasarkan apa
yang didengarnya langsung dari kepala sekolahnya. Rentetan realitas inilah yang
hemat penulis disebut konspirasi jahil UN. Ironis! Kita bersyukur, kali ini aib
UN ini berhasil terbongkar ke telinga publik.
Dampak Ikutan
Ada dampak ikutan
yang sebenarnya bakal menghiasi fenomena konspirasi jahil UN. Fenomena ini
(telah) mendidik pelajar kita untuk memperoleh sesuatu secara instan dan
pragmatis. Tidak hanya itu saja, mereka juga bisa saja bersikap tidak jujur,
membangkang, melawan, intoleran dan egois, bahkan bisa mencuri, dan
merampok. Secara tidak langsung, fenomena ini pun mengajarkan tindakan saling membunuh
antarpelajar bahkan sesama manusia sekalipun (karena ada pelajar yang menerima
serta menolak bocoran jawaban UN).
Singkatnya, pelajar kita telah
dididik untuk bertindakkontra dengan nilai-nilai kebenaran dan kejujuran. Lebih
jaub lagi, fenomena ini pun akan menciptakan plagiatorplagiator baru di ranah
pendidikan kita, bahkan bisa menjadi “embrio” lahirnya Amrozi cs (teroris ) dan
Angelina Sondakh cs (koruptor) baru di Bumi Pertiwi.
Bila ditilik lebih jauh, secara
terang-benderang pelajar kita (telah) dilatih untuk menghancurkan pendidikan
kita bahkan menghancurkan bangsa ini secara “berjamaah”. Dan, latihan itu
melalui UN. Terkait hal itu, penulis yakin
ada kepentingan terselubung dari atasan kepada bawahan dalam tatanan birokrasi
sehingga tindakan tak terpuji itu dilakukan secara berjamaah, Tujuannya hanya
satu, agar mereka tetap mempertahankan jabatan atau posisi mereka (kasek,
kadis, kasub dll).
Jangan heran, bila setiap tahun
ajaran baru, fenomena saling mempersalahkan antar-guru di setiap jenjang
pendidikan pun akan terjadi. Guru SMA mempersalahkan guru SMP, guru SMP
mempersalahkan guru SD, karena kompetensi pelajar tidak sebanding dengan nilai
UN di atas kertas (ijazah) yang katanya membanggakan itu. Itu karena hasil UN diperoleh
dari upaya instan, pragmatis, kotor nan jahil. Tentu dampak ikutan yang penulis
utarakan diatas akan muncul dari adanya konspirasi jahil yakni menyolong,
mengerjakan soal hingga membagikan kunci jawaban UN.
Harapan Kita berharap agar ke
depan tindakan kontra-produktif seperti itu harus dihentikan. Biarkan hal ini
berlalu seiring berlalunya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dan,
bila kita mengharapkan kualitas dan persentase UN mengalami peningkatan dengan
cara-cara yang terpuji, maka beberapa hal perlu diperhatikan. Pertama, kejujuran, rasa percaya diri, serta kemampuan (kompetensi) yang
dimiliki peserta didik perlu dihargai dengan memberikan kesempatan kepada
mereka untuk mengerjakan sendiri soal-soal UN. Kedua, jerih lelah serta upaya
guru dalam mengajar pun perlu dihargai.
Tindakan membocorkan kunci
jawaban merupakan bentuk pengabaian terhadap apa yang telah dilakukan guru
dalam proses belajar mengajar selama bertahun-tahun. Ketiga, seluruh tim
pengawas UN perlu memiliki komitmen luhur untuk menghindari konspirasi jahil
untuk mengotori UN. Tim pengawas telah disumpah
untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Keempat, bila ada keinginan
untuk memperoleh dan mempertahankan jabatan dalam birokrasi (kasek, kadis,
kasub), maka harus ada kesadaran untuk mempertahankannya dengan cara-cara
terpuji. Semoga ke depan UN terhindar dari konspirasi jahil.
Penulis: Refael Molina
Opini ini pernah dipublikasikan Harian Victory News tangagl 13 Juli 2014
Anda bisa melihatnya di sini: Menakar Konspirasi Jahil UN

0 Comments