OPINI: Negara Hilang di Papua (?)

Oleh: Refael Molina

Ilustrasi. Foto: IST

“TANAH Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi…” Ada benarnya juga (sepenggal) lirik lagu yang dipopulerkan penyanyi kondang asal Papua, Edo Kondologit itu. Mengapa? Kekayaan alam yang ada di laut maupun darat sangat melimpah. Begitu pun dengan kandungan emas yang ada di perut tanah Papua. Menurut data PT Freeport Indonesia, emas Papua masih menjadi nomor satu dunia. 

Tahun lalu diproduksi 1,44 juta ounces emas atau mencapai sekitar 40,8 ton. (www.detik.com). Papua disebut surga kecil yang ada di bumi lantaran memiliki keindahan alam yang sangat mempesona. Ini membuat Papua kian menjadi prioritas para pemilik modal (kaum kapitalis) untuk menanamkan modalnya di sana.

Sejak bergabung dengan Indonesia kala rezim Presiden Soekarno, pada 19 Desember 1961, negara barat khususnya Amerika sangat menginginkan kekayaan alam Papua. Namun, Soekarno enggan menyerahkan kekayaan itu ke pihak asing dalam bentuk kerja sama apapun.

Areal Tambang Emas, Papua. Foto: IST

Pasca Soeharto menjadi Presiden, PT Freeport merupakan perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Presiden pada 7 April 1967. Mulai saat itu, Indonesia menjadi negara yang sangat bergantung dengan Amerika. Kaum kapitalis merajalela menggerus kekayaan Indonesia di tanah Papua hingga kini. Masyarakat Papua pun hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Kondisi ini yang kemudian memantik timbulnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1995, lantaran tak puas dengan kebijakan pemerintah kala itu yang memberi kebebasan kepada kaum kapitalis menggerus kekayaan alam Papua. Sementara masyarakat Papua terkungkung dalam kemiskinan. Masyarakat Papua terus mencari negara yang enggan menunjukkan batang hidungnya untuk menyajikan kesejahteraan yang merupakan buah dari kemerdekaan.

Kemerdekaan sejati masa kini yang diharapkan masyarakat Papua adalah membebaskan mereka dari kaum kapitalis. Negara dalam hal ini pemerintah mestinya hadir kala masyarakat membutuhkan perlindungan dari ancaman keamanan, dari lilitan kemiskinan dan keterbelakangan. Ada begitu banyak persoalan yang dihadapi saudara-saudari kita di Papua yang luput dari peran dan perhatian pemerintah (negara) sekian lama. Di titik ini, negara seakan telah lama hilang di Papua.

Dalam pada itu, peran pemerintah dalam pembangunan meski digiatkan lagi. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sangat diharapkan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal perlu dilakukan. Selain itu, pemerintah mesti mendukung apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi untuk kembali menyerahkan PT Freeport ke tangan Indonesia.

Para aktivis melakukan aksi tolak Freeport. Foto: IST

Cara yang paling sederhana adalah setiap pekerja harus melibatkan putra/putri terbaik Papua. Pemerintah maupun masyarakat Papua pun mesti mendukung upaya Presiden Jokowi untuk kembali mengizinkan para awak media internasional maupun nasional untuk bebas melakukan peliputan di sana. Ini agar informasi di tanah Papua dapat diketahui Pemerintah Pusat.

Negara Hilang di Papua

Di tengah-tengah perayaan Idul Fitri, di Karubaga, Papua ada duka dan pilu. Media massa melaporkan bahwa pada Jumat (17/7), terjadi kebakaran mushola. Padahal, sesuai dengan instruksi pemerintah bahwa setiap hari besar keagamaan, pengawalan dan sterilisasi mesti dilakukan di setiap rumah ibadah maupun di tempat-tempat umum, maksimal 7 hari sebelum dan sesudah hari raya. Namun, apa yang terjadi di Papua, hemat penulis, telah menggambarkan betapa hilangnya peran pihak keamanan.

Peran negara pun sungguh hilang di Papua. Tak berlebihan bila penulis mengatakan bahwa negara telah hilang di Hari Fitrah. Ini sesungguhnya sesuatu yang memilukan, sekaligus memalukan. Oleh karenanya, tugas negara saat ini adalah melakukan investigasi mendalam secara kredibel atas penyebab terjadinya kebakaran itu. Pihak-pihak yang terlibat mesti bertanggung jawab. Peran negara melalui aparat keamanan sangat diharapkan. Kemudian peran pemerintah daerah diperlukan untuk mencegah masalah serupa yang mungkin bakal terjadi di tanah Papua.

Masyarakat Papua menghargai pluralisme baik suku, agama ras dan golongan. Sehingga, para pelaku yang berupaya memecah belah persatuan dengan membakar mushola patut dikecam. Padahal, di Papua, pemerintah maupun masyarakat memberi kesempatan kepada semua pemeluk agama untuk melakukan kegiatan peribadatan.

Masyarakat Papua pun menganggap tempat ibadah adalah keramat (sakral/suci). Sehingga, tak sembarang orang bisa memasuki halaman tempat ibadah atau dengan iseng memetik daun tumbuhan yang ada di halaman tempat ibadah. Bagi mereka, hal itu tak boleh dilakukan, apalagi dengan berani membakar mushola, yang adalah tempat ibadah itu. Meski demikian, kita tak menyangka peristiwa kebakaran mushola telah terjadi dan mencoreng kehidupan pluralitas yang rukun di Papua.

Papua adalah Indonesia

Seingat penulis, belum lama ini Gubernur Papua Lukas Enembe mengeluarkan pernyataan yang sontak membuat kaget banyak kalangan yakni “orang Papua tidak bisa membuat Gereja di Aceh, tapi orang Aceh bisa membuat masjid di sini (Papua). Papua adalah Indonesia yang sesungguhnya”. Hemat penulis, ini merupakan pernyataan seorang negarawan sejati.

Pasalnya, pernyataan ini sesungguhnya tengah mendukung sila pertama Pancasila dan UUD 1945 pasal 29 ayat (1) negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Karena itu, selama ini kerukunan antarwarga dan pemeluk agama terjalin dengan baik. Dengan adanya budaya hidup rukun dan damai yang kuat di sana, mesti menjadi tugas pemerintah (negara) untuk terus melindungi budaya itu, agar tetap kuat dipegang oleh setiap warga negara di Papua.

Negara tak seharusnya absen dan lalai dalam mengawal jalannya kegiatan sakral umat beragama. Kasus kebakaran mushola menjadi bukti bahwa negara (pemerintah) di Papua telah gagal menjamin kemerdekaan dan kenyamanan warganya dalam beribadah. Maka tak berlebihan bila penulis mengatakan bahwa pemerintah telah hilang di bumi Cendrawasih; negara pun hilang di tanah Papua, kendati Papua adalah Indonesia. Merdeka!

Tulisan ini telah dipublikasikan di Harian Umum Victory News, 23 Juli 2015.

Baca juga disini : http://www.vnewsmedia.com/negara-hilang-di-papua/